Menimbang:

a.              bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk, yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk membentuk 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;

b.              bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

 

Mengingat:

1.              Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.              Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3.              Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSARI, KECAMATAN LABUAPI, DAN KECAMATAN SEKOTONG TENGAH DIKABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

 

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Gunungsari di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang meliputi wilayah:

a.              Desa Gunungsari;

b.              Desa Midang;

c.              Desa Meninting;

d.              Desa Batulayar;

e.              Desa Kekeri;

f.                Desa Sandik;

g.              Desa Penimbung;

h.              Desa Kekait;

i.                Desa Sesela;

j.                Desa Mambalan.

 

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Labuapi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang meliputi wilayah:

a.              Desa Telagawaru;

b.              Desa Bagik Polak;

c.              Desa Bajur;

d.              Desa Kuranji;

e.              Desa Perampuan;

f.                Desa Bengkel.

 

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Sekotong Tengah diKabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang meliputi wilayah:

a.              Desa Sekotong Barat;

b.              Desa Sekotong Tengah;

c.              Desa Sekotong Timur.

 

Pasal 4

(1)            Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunungsari berkedudukan di Desa Gunungsari.

(2)            Pusat Pemerintahan Kecamatan Labuapi berkedudukan di Desa Telagawaru.

(3)            Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekotong Tengah berkedudukan di Desa Sekotong Tengah.

 

Pasal 5

Setiap perubahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas-batas desa sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah pada tahap sekarang ini.

 

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 November 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 November 1983

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO, S.H.